š½ Hak Mantan Istri Setelah Perceraian
DijelaskanGubernur Rohidin bahwa hal ini guna memberikan hak bagi istri dan anak setelah perceraian, sesuai dengan isi surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. "Ini untuk pemberian hak biasanya istri dan anak - anak dari gaji
Thisarticle aims to determine the women rights in Islam, in post-divorces and in knowing the analysis of judges' decision in Palopo Religious Court regarding the women rights after divorcing. The findings showed that the judge's decision
Dalamsebuah pernikahan tidak jarang timbul permasalahan-permasalahan yang bagi sebagian orang sulit diselesaikan, hingga pada akhirnya permasalahan tersebut berujung ke perceraian, permasalahan pertama yang masih sering terjadi setelah perceraian adalah mengenai hak asuh anak jika istri menggugat cerai, bahkan tidak jarang dari permasalahan tersebut tidak kunjung berakhir.
Berikutdisampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian (dirangkum berdasarkan jurnal) : Beberapa hak-hak Istri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah. Secara etimologi kata "nafkah"berasal dari bahasa Arab Ų§ŁŁŁŁŲ© artinya Ų§ŁŁ
ŲµŲ±ŁŁ ŁŲ§Ų§ŁŁŁŲ§Ł
Pemerintah telah mengatur sejumlah ketentuan cerai untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).Salah satunya terkait pembagian gaji terhadap mantan istri dan anak setelah PNS laki-laki bercerai. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dalam kasus perceraian PNS laki-laki diwajibkan menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan
JakartaHumas: Perceraian merupakan hal sulit bagi suami-istri yang menjalananinya. Namun, yang lebih sulit lagi menjalaninya adalah anak-anak yang ada di dalam pernikahan mereka. Laki-laki atau perempuan dewasa yang mengalami perceraian cenderung lebih mudah untuk menata hidup kembali dan melupakan kesedihan atas perceraiannya.
Hakimmenilai bahwa hak isteri yang ada dalam putusan cerai gugat sulit untuk dieksekusi oleh suaminya, apalagi suaminya tidak pernah hadir dipersidangan. Belum lagi biaya eksekusi lebih besar daripada nominal nafkah yang diperoleh. Faktor ini juga kadang menjadi alasan sebagian hakim tidak memberikan hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat.
Pasal41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII. Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian
Apakahisteri boleh meminta nafkah "masa iddah" ketika mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ? Seperti diketahui, "masa iddah" dapat diartikan masa dimana mantan isteri menahan diri /menunggu untuk diketahui rahimnya bebas dari hamil. Oleh karena itu, selama masa iddah, seorang isteri yang telah telah putus perkawinannya baik
. 19 September 202225 Oktober 2022 Hak-Hak Istri Setelah Perceraian Berdasarkan UU No. 30/2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 49 diatur bahwa perceraian bagi orang yang beragama islam diselesaikan di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam KHI menurut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman, pembinaan dan penyuluhan maupun sebagai bahan referensi dan kajian mengenai sengketa bagi orang yang beragama islam yang salah satunya adalah perceraian sebagai sebab salah satu putusnya perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut hak-hak istri atau perempuan setelah terjadinya perceraian dapat dikategorikan sebagai berikut A. Cerai Talak Apabila suami sebagai pihak Pemohon/yang mengajukan cerai Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 149 akibat talak/setelah terjadinya perceraian, mantan istri berhak mendapatkan Mutāah bisa diartikan penggembira yang layak dari dari mantan suaminya, mutāah tersebut dapat berupa uang atau benda. Dengan pengecualian apabila mantan istri qabla al dukhul atau belum digauli, mantan suami tidak berkewajiban memberikan mutāah. Pasal 158 KHI Nafkah Iddah nafkah selama istri dalam masa iddah, maskan tempat tinggal dan kiswah pakaian yang layak selama masa iddah mantan istri. Dengan pengecualian apabila mantan istri tidak dijatuhi talak baāin atau nusyuz. Nafkah lampau atau terhutang, apabila selama hubungan perkawinan mantan suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Mahar terhutang atau pelunasan mahar yang masih belum dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri seluruhnya. Apabila istri qabla al dukhul, maka mahar dibayarkan setengah dari total nilai mahar. Harta bersama atau harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan separuhnya Pasal 97 KHI sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nafkah hadhanah atau nafkah untuk anak-anak yang umurnya dibawah 21 tahun yang lahir dari perkawinan tersebut. Hadhanah atau hak asuh atas anak yang belum mummayiz atau umurnya dibawah 12 tahun. Pasal 105 KHI B. Cerai Gugat Apabila suami sebagai pihak Pemohon/yang mengajukan cerai Perceraian yang terjadi karena adanya gugatan perceraian dari istri kepada suaminya biasa disebut gugat cerai. Sepanjang istri tidak dijatuhi talak baāin dan istri tidak terbukti nusyuz secara istilah biasa diartikan saat istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami, maka mantan istri berhak mendapatkan Mutāah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang tersebut dalam pasal 158 KHI. Pasal 159 KHI Nafkah Iddah nafkah selama istri dalam masa iddah, maskan tempat tinggal dan kiswah pakaian yang layak selama masa iddah mantan istri. Pasal 152 KHI Nafkah lampau atau terhutang, apabila selama hubungan perkawinan mantan suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Mahar terhutang atau pelunasan mahar yang masih belum dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri seluruhnya. Apabila istri qabla al dukhul, maka mahar dibayarkan setengah dari total nilai mahar. Harta bersama atau harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan separuhnya Pasal 97 KHI sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nafkah hadhanah atau nafkah untuk anak-anak yang umurnya dibawah 21 tahun yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 156 huruf d Hadhanah atau hak asuh atas anak yang belum mummayiz atau umurnya dibawah 12 tahun. Pasal 105 KHI *Catatan dalam perkara cerai gugat para hakim masih berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah iddah dan mutāah kepada istri, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama nomor 3 yang berbunyi āMengakomodir PERMA 3/2017 maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutāah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuzā. Begitu juga telah terbut SE DirJenBadilAg Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
Ditulis oleh Admin on 20 Oktober 2022. Dilihat 26486 HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN Oleh Farin Munazah, Pengadilan Agama Brebes, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pascaperceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan melalui studi kepustakaan serta data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam KHI antara lain nafkah mutāah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang dan hadhanah. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya tersebut juga menjadi tanggungjawab perempuan selaku ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kata Kunci hak perempuan, hak anak, pasca perceraian PENDAHULUAN Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adala kebahagiaan yang kekal abadi. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, ada suatu keadaan tertentu yang menghendaki putusnya perkawinan, karena jika perkawinan dilanjutkan dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi anaknya. Ada 3 tiga alasan putusnya perkawinan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni 1 Kematian, 2 Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak pihak suami cerai talak atau kehendak istri cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama, 3 Atas Putusan Pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat dan mempertimbangkan adanya suatu hal yang menandakan tidak dapat dilanjutknnya hubungan perkawinan itu atau biasa disebut fasakh. Dalam putusanya perkawinan selalu ada akibat hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Pengadilan Agama harus selalu berperan dalam jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam proses mengadili, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis tertarik untuk membahas mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Masalah dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana hak-hak perempuan pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan? Bagaimana hak-hak anak pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan? METODE Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis, Penelitian normatif yuridis merupakan suatu metode untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terakait aturan tertulis maupun tidak tertulis. Disisi lain, penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. PEMBAHASAN Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri sehingga mengakibatkan hubungan perkawinan, dan menimbulkan beberapa akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban yang muncul dari perceraian adalah adanya kewajiban mantan suami untuk memberikan beberapa hak untuk mantan istri dan anaknya. Hak-hak yang dapat diperoleh perempuan dan anak pasca perceraian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 41 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mutāah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Nafkah Mutāah menurut Pasal 1 huruf j mutāah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI Mutāah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri baāda al dukhul dan perceraiannya atas kehendak ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mutāah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial uang maupun non-finansial berwujud benda, kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya qabla al-dukhul. Lalu, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri yang telah dijatuhi talak baāin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak baāin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal maskan bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf c KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf c KHI. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup, Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya, Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan, Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya, Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya, Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain, Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya. Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban tehadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian. Hak- hak tersebut dapat terpenuhi jika pihak mantan istri mengajukan tuntutan hak tersebut di dalam gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan bahwa āDalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kaliman sebagai berikut ...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta ceraiā, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatanā. Ketentuan tersebut merupakan secercah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat istri yang menggugat cerai suami untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri. SIMPULAN Hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam KHI. Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mutāah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarannya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. DAFTAR PUSTAKA Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta Raja Grafindo Persada Khoiri, Khoiri, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, āPemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasinā, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin. Iksan, Adnan dan Khairunnisa, āPerlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tuaā, Jurnal Fundamental, Vol. 9, No. 1, Januari 2020, Bima Sholeh Aziz, Dian Rachmat dan Aah Tsamarotul Fuadah, āPendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraianā, Jurnal CIC, Vol. 1, September 2019, Depok Stepani, āPemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Sulawesi Utaraā, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 3, April 2015, Manado
Salah satu hal penting ketika memutuskan untuk bercerai adalah hak nafkah istri yang perlu diketahui khususnya oleh mantan suami. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai nafkah istri setelah Itu Nafkah Istri?Ketika terjadi perceraian, setidaknya istri akan mendapatkan beberapa hak dari mantan suami. Beberapa hak tersebut adalah nafkah terutang, nafkah anak dan nafkah Wajib Memberikan Nafkah?Mengenai pengaturan nafkah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan untuk hidup berumah tangga sesuai dengan dengan penghasilan yang didapatkannya, suami akan menanggungNafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istriBiaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan untuk anak dan atau biaya pendidikan Macam Nafkah Istri1. Nafkah keluargaSebagai kepala keluarga, suami wajib untuk memberikan semua kebutuhan hidup sehari-hari istri dan anak. Seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, obat-obatan, makanan dan Nafkah batinNafkah tidak selalu dalam bentuk uang atau materi. Istri juga berhak mendapatkan nafkah batin dari suami. Dalam hubungan rumah tangga, ketenangan jiwa menjadi hal yang penting. Ketenangan tersebut tidak hanya dalam bentuk hubungan intim suami istri saja namun juga sikap suami pada istri. Seperti tidak egois, menjaga komunikasi dengan baik, tidak kasar dan Nafkah barang pribadiSuami juga tidak boleh melupakan nafkah untuk kebutuhan pribadi istri. Uang bulanan yang biasanya diberikan pada istri untuk kebutuhan hidup sehari-hari akan berbeda dengan nafkah pribadi tersebut lebih diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi istri. Bahkan walaupun istri memiliki penghasilan sendiri. Jika berdasarkan pendapat ulama, penghasilan istri adalah hak istri. Suami tidak berhak untuk hal tersebut kecuali istri sendiri yang Pembagian Nafkah Istri Setelah PerceraianSetidaknya ada beberapa jenis nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami ketika sudah bercerai, yaitu1. Nafkah madhiyahPertama adalah nafkah madhiyah atau nafkah masa lampau. Nafkah ini merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau sengaja tidak diberikan oleh mantan suami pada mantan istri ketika keduanya masih terikat dengan pernikahan atau sebelum bercerai. Dalam hal ini, istri berhak untuk mengajukan tuntutan nafkah madhiyah ketika proses Nafkah iddahNafkah iddah merupakan nafkah istri yang wajib diberikan oleh mantan suaminya ketika terjadi perceraian karena talak. Talak berarti yang mengajukan gugatan cerai adalah dari pihak suami pada istrinya ke pengadilan ini diberikan selama jangka waktu 3 bulan 10 hari dan mulai diberikan ketika mantan suami melakukan ikrar talak di depan majelis hakim. Kemudian untuk jumlah banyaknya nafkah yang diberikan akan ditentukan oleh hakim yang mana disesuaikan juga dengan kemampuan mantan Nafkah mutāahNafkah mutāah atau nafkah penghibur merupakan pemberian nafkah istri dari mantan suami yang menjatuhkan talak baik dalam bentuk uang ataupun benda. Nafkah ini wajib diberikan ketika perkawinan putus karena talak dari Nafkah anakJika setelah perceraian, ada anak yang berusia dibawah 21 tahun sedangkan yang memegang hak asuh anak adalah mantan istri, maka mantan suami wajib untuk memberikan nafkah anak pada mantan jumlah nafkah yang diberikan biasanya adalah ā
dari jumlah penghasilan suami ketika proses perceraian. Namun hakim juga bisa menentukan lebih dari jumlah tersebut tergantung dokumen bukti mengenai penghasilan yang ditunjukkan oleh istri ketika proses juga Bisakah Suami Di Penjara Karena Menelantarkan Anak?Cara Menuntut Ayah yang Tidak Menafkahi Istri dan AnaknyaTuntutan Nafkah Iddah dan Nafkah MutāahNafkah iddah dan nafkah mutāah yang menjadi nafkah istri yang mana wajib diberikan pada istri ketika terjadi cerai talak. Dalam hal ini berarti nafkah tersebut diberikan ketika istri digugat cerai oleh suami. Lalu bagaimana dengan jika istri yang menggugat cerai suami atau melakukan cerai gugat?Jika berdasarkan hukum di Indonesia sendiri, KHI tidak menegaskan hak istri setelah menggugat cerai suami secara eksplisit. Namun Pasal 152 KHI menegaskan, āBekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.ā Artinya tidak dijelaskan siapa yang mengajukan cerai terlebih dahulu, istri tetap berhak atas nafkah iddah. Anda tetap dapat mengajukan tuntutan hak nafkah dalam gugatan perceraian, nantinya hakim yang akan Jika Suami Tidak Bertanggung Jawab Atas Nafkah Istri Setelah Cerai?Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa āJika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan agar ia mematuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.ā Jadi berdasarkan hal tersebut, Anda bisa mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 delapan hari setelah diberi dipanggil atau Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan āJika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.ā Penyitaan akan dijalankan oleh panitera pengadilan Bulan Suami Tidak Menafkahi Istri Jatuh Talak?Perintah untuk memberikan nafkah bagi istri sudah jelas ada dalam Al-Quran. Akan tetapi bagaimana jika suami memiliki masalah sehingga tidak mampu memberikan nafkah? Adakah batas waktunya?Suami yang tidak memberikan nafkah tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Akan tetapi dalam praktiknya, suami yang tidak memberikan nafkah batin atau finansial pada istri bisa menyebabkan hubungan suami istri yang kurang harmonis dan bisa saja terjadi pertengkaran yang dalam hal ini bisa dijadikan alasan terjadinya yang Harus Didahulukan Antara Nafkah Istri dan Ibu?Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan juga sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istri. Akan tetapi ibu suami merupakan bagian dari keluarga sehingga akan lebih baik jika suami istri bermusyawarah untuk memberikan hartanya pada Persen Gaji Suami Untuk Nafkah Istri?Sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengatur mengenai pembagian persen gaji suami untuk nafkah istri. Besaran tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing sesuai dengan banyaknya kebutuhan rumah bagaimana dengan pemberian nafkah iddah yang wajib diberikan oleh suami pada istri yang melakukan cerai talak? Nafkah iddah memang menjadi hal wajib diberikan pada istri jika suami yang melakukan cerai talak selama waktu 3 bulan 10 nafkah iddah yang harus diberikan akan ditentukan oleh hakim pengadilan agama ketika proses perceraian, yang mana ditentukan berdasarkan beberapa hal. Seperti penghasilan suami, tuntutan dari istri, kesanggupan dari suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri dalam perkawinan, pembuktian dari istri dan atas dasar kepatutan serta Pemberian Nafkah Ayah Setelah BerceraiKetika belum bercerai, seorang ayah memang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada anak dan istrinya. Seorang suami atau ayah yang melakukan penelantaran, bisa dikenai Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT dengan hukuman pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak berdasarkan hukum, salah satu akibat dari perceraian adalah yang dijelaskan dalam Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut mengatur bahwaKedua orang tua wajib untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, sesuai dengan kepentingan anak; jika ada perselisihan atas penguasaan anak, maka Pengadilan akan memberikan bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan; jika ayah tidak mampu untuk memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan akan memutuskan sang ibu untuk membantu bisa mewajibkan ayah atau mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan kewajiban untuk mantan istri. Jadi, seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada anaknya setelah resmi bercerai jika anak tersebut belum berusia 21 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami atau seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang masih belum berumur 21 Hukum Jika Suami Menolak Memberikan Nafkah Setelah PerceraianBerdasarkan Pasal 196 HIR, āJika seseorang yang dikalahkan lalai atau tidak mau memenuhi isi keputusan, maka pihak yang memenangkannya bisa mengajukan permintaan baik tertulis atau lisan pada ketua pengadilanāLangkah hukum yang bisa dilakukan jika suami menolak untuk memberikan nafkah adalah dengan mengajukan permintaan tertulis atau lisan tersebut. Nantinya ketua pengadilan akan memberikan teguran dengan memanggil yang bersangkutan agar mematuhi putusan hakim untuk memberikan nafkah setelah bercerai sesuai jika sudah dalam jangka waktu 8 hari setelah diperingatkan masih belum menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ketua pengadilan akan memberikan perintah agar dilakukan penyitaan harta benda hingga dirasa cukup untuk mengganti jumlah nafkah yang harus Surat Perjanjian Tuntutan Nafkah Istri Docs & PDF Contoh Surat Perjanjian Tuntutan Nafkah Anak Konsultasikan Permasalahan Cerai Pada JustikaUntuk beberapa orang, cerai adalah solusi untuk permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Namun terkadang dalam proses cerai juga bisa timbul beberapa masalah atau kebingungan yang lainnya. Untuk itu, Justika memiliki solusi untuk masalah atau kebingungan Anda terkait perceraian melalui laman informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.
hak mantan istri setelah perceraian
